Bambang Sulistomo ‘Bung Tomo’ menekankan Pentingnya Arti Radikalisme Bagi Pemerintah.

0
2

TEMPO, Jakarta – Bambang Sulistomo dipanggil ‘Bung Tomo’ sebagai Putra pejuang nasional meminta kepada pemerintah untuk lebih jeli, jelas dan tegas dalam memaknai istilah radikalisme, termasuk ditujukan kepada siapa agar tidak saling tuduh menuduh dan terus menimbulkan kegaduhan.

“Harus jelas dan tegas mengartikan radikalisme,” ujar Bambang dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk ‘Pahlawan Anti Radikal Untuk Indonesia Maju” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/19).

Lebih lanjut Beliau mengatakan, jika radikalisme yang dimaksud seperti kelompok teroris ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), maka radikalisme yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, nilai sosial, keadilan dan ketuhanan, semua orang sepakat hal itu untuk dilarang berkembang. Jika radikalisme seperti ISIS dan sejenisnya, kita sepakat untuk melarangnya berkembang dan diberantas,” Jelas Bambang.

“Pemerintah diminta melakukan redefinisi terhadap istilah radikalisme, saya ingin radikalisme itu jelas fokusnya pada siapa. Sebab, kalau nanti Jokowi berganti, bisa saja yang saat ini pendukung Jokowi dan ketika menjadi oposisi, berlawanan dengan pemerintah, dianggap radikal,” Jelas Bambang.

“Waktu tanya jawab, saya balik bertanya, Bp-Bp. kok nggak pernah bicara apa sebab radikalisme?” Tanya Bambang saat bahas radikalisme mengungkapkan bahwa dirinya pernah berbicara di Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat (Disbintalad) soal tema itu.

Lebih jauh, Bambang menuturkan, jika bicara sejarah, setiap zaman pemerintahan selalu memberi stigma kepada kelompok yang bersebrangan. Seperti era Orde Lama, dimana narasi revolusi selalu digelorakan dengan ide besar Nasakom, orang yang tidak setuju disebut kontra revolusi, antek nekolim dan sebagainya. Jadi, hal-hal itu biasa terjadi di zaman setiap pemerintahan. Lalu masuk ke Orde Baru, disampaikan mengenai gagasan pembangunan dan dwifungsi, maka yang menentang dianggap anti pembangunan dan anti dwifungsi. Jika dibanding dengan zaman Soeharto, generasi muda saat ini sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Dia menilai negara gagal dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, sehingga muncul ide-ide yang bertentangan dengan Pancasila.” Jelas Bambang.

“Kalau soal radikalisme, saya ini biangnya radikalisme, saya pernah dipenjara dua tahun karena melawan modal asing yang tidak merembes ke rakyat, saya dibilang ekstrimisme,” terang Bambang.
” Jika saat ini ada ancaman ideologi impor, tidak hanya paham khilafah, tapi juga liberalisme, kapitalisme, marxisme dan sebagainya, hal itu karena negara belum atau tidak mampu mewujudkan keadilan. Saya yakin liberalisme, kapitalisme, dan marxisme masih ada dan itu akan terus berkembang kalau kita tidak mampu melindungi rakyat dengan adil. Keadilan adalah hakikat dari kehidupan manusia. Bahkan dalam pembukaan UUD 1945, kata keadilan dan kemerdekaan paling banyak disebutkan.” Jelas Bambang.

“Kapolri beberapa waktu lalu menyatakan bahwa yang dilawan bukan radikalisme Islam, tapi harus dijelaskan yang harus dilawan adalah radikalisme yang bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan dan ketuhanan,” Terang Bambang.

Bambang mengutarakan, “Periode pertama presiden Jokowi menjabat, dirinya mendukung Jokowi dengan gagasan revolusi mental. Namun ketika tidak dilakukan secara revolusioner, ia pesimistis revolusi mental terwujud. Karena kejelekan itu akan terus berjalan secara revolutif. Maka, mari kita tegakkan keadilan, mari tegakkan Pancasila dan Indonesia yang makmur,” pungkasnya.(red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here