Diskusi: Kontroversi Pelarangan Ekspor Nikel. Ini Penjelasan Pengamat Bisnis Pertambangan

0
28
Spread the love

(Ket.Gambar: Suasana saat diskusi Publik di IBis Tjikini, Menteng, Senin(11/11)

TEMPO|Jakarta– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengadakan acara diskusi Publik yang bertemakan “Kontroversi Pelarangan Ekspor Nikel” di salah satu restoran di bilangan cikini, Jakarta pusat, pada Senin sore (11/11/2019).

Acara diskusi ini di hadiri oleh sejumlah mahasiswa dan mahasiswi dan juga dihadiri oleh narasumber diantaranya pengamat bisnis pertambangan Hanifa Sutrisna, Sekjen Asosiasi Pertambangan Nikel Meydi Lengkey, Sekjen PB HMI dr. Taufan Tuarita, dan sebagai moderator Ma’ruf.

Salah satu narasumber pengamat bisnis pertambangan Hanifa Sutrisna terkait kontroversi pertambangan, dirinya mengatakan bahwa, sebenarnya kontroversi ini sudah tidak ada karena pemerintah sedang berusaha mencari solusi terbaik atas permasalahan pelarangan ekspor bijih nikel ini, seperti Pak Menko Maritim dengan menteri-menteri di bawah koordinasinya telah memanggil pengusaha smelter, pemilik IUP dan instansi yang terkait dengan larangan export ini.

“Satu hal yang harus diperhatikan adalah dampak yang di timbulkan karena hanya anjuran bukan dengan landasan hukum yang bisa di ikuti, membuat takut para Investor masuk ke Indonesia, karena mereka takut sewaktu-sewaktu bisa di hentikan bisnisnya dan investor bisa merugi sampai triliunan gara-gara tidak ada kepastian hukum dan peraturan yang tidak mendukung para investor”, jelas DR. Hanif

Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan bahwa, terkait ijin yang di katakan Ibu Meydi yang di persulit, “kalau terkait perijinan saya tidak terlibat langsung dengan perijinan tapi ada beberapa hal yang bisa ditarik, bahwa pengusaha lokal pemilik IUP dan melakukan penambangan cendrung diberikan PR yang lebih banyak dibandingkan investor atau pengusaha yang hanya memiliki smelter, mungkin tidak sesulit itu. Pengusaha lokal merasa terlalu banyak aturan yang perlu di ikuti, tetapi untuk pengusaha smelter yang diberikan banyak kemudahan seperti Tax Holiday, Tax Allowance dan banyak keuntungan-keuntungan lain yang diberikan terkait dengan Nikel dan Mineral lain yang ada di Indonesia”, urainya.

Diakhir wawancara dia mengatakan, “Saya Yakin Pak Jokowi sangat concern dan saya pernah berdiskusi dengan Staf Ibu Rini Sumarno terkait dengan hilirisasi mineral ini bahwa BUMN sudah berniat akan membentuk suatu holding BUMN Hilirisasi Mineral Logam Tanah Jarang (rare earth) dan Pak Jokowi berkali-kali dengan lantang menyampaikan bahwa pentingnya menjaga ketahanan mineral dan bangsa Indonesia harus mampu mengelola sumber daya mineral dengan sebaik-baiknya. Jadi, BUMN Hilirisasi Mineral harus segera diwujudkan, jangan di tunda-tunda lagi. Satu harapan bagi kami sebagai pengamat bisnis pertambangan, Indonesia memiliki cadangan mineral yang luar biasa besarnya, dimana terdapat 17 mineral yang langka yang tidak semuanya dimiliki oleh negara lain”, tutup Hanifa Sutrisna.(tjc/Bs)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here