Malam Penghargaan Indeks 2019

3
7
Spread the love

TEMPO, Jakarta, Kamis, 28 November 2019 19:15 PM,

Jakarta – Dengan menggunakan metode pengukuran indeks Kelola, Katadata Insight Center (KIC) berhasil menjaring 64 kabupaten dan kota di Indonesia yang berprestasi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ke-64 daerah tersebut berhak mendapat penghargaan indek Ke101a 2019 dari KIC yang malam penganugerahannya dilaksanakan di Jakarta Theatre XXI Jakarta Pusat, Kamis malam (28/11). “Daerah-daerah tersebut memang melakukan banyak inovasi dan layak mendapatkan apresiasi,” kata Heri Susanto. Chief Content Officer Katadata.

Pemberian penghargaan Indeks Kelola ini merupakan kali kedua setelah pada 2018 KIC memberi apresiasi yang sama kepada 66 kabupaten dan kota. Tahun lalu daerah-daerah tersebut juga berhasil dan efektif dalam mengelola anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta berdampak signifikan untuk perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kesejahteraan.

Indeks kelola merupakan sebuah metode untuk mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD untuk pembangunan daerah. Metode pengkuran Indeks Kelola ini melupakan hasil kerja sama KIC dengan panel ahli ekonomi independen. Tim ahli terdiri atas Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasonal Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K) Dr. Elan Satriawan, M.Ec yang juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM dan sejumlah dosen di FEB UGM lainnya, yakni Dr. Rimawan Pradiptyo, M. Sc, dan Dr. Gumilang Aryo Sahadewo, M.A.

Indeks kelola terbagi menjadi empat kategori, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi. Selain itu ada dua sub-kategori di bidang pendidikan dan kesehatan. kesehatan. Penilaian efektivitas pengelolaan anggaran daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu administratif, kuantitatif, dan kualitatif. Komponen administratifmeliputi opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK, sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan.

Penilaian aspek kuantitatif dibagi menjadi dua komponen yaitu komponen ketepatan dan pencapaian pertumbuhan sektoral. Analisis data dimulai dengan pengelompokkan 508 kabupaten dan kota di Indonesia ke dalam empat kelompok menurut besarnya APBD per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia(1PM), hingga akhimya didapat 64 Pemda dengan indeks kelola tertinggi.

Dari 64 pemda tersebut sebanyak sembilan daerah mampu meraih dua penghargaan, yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Sumbawa Barat Daya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Sumbawa, Kota Sibolga, dan Kabupaten Asmat.

Heri mengatakan, ke depan melalui Indeks Kelola ini diharapkan akan lahir pemimpinpemimpin daerah yang berprestasi dari seluruh pelosok Nusantara dan maju bersaing ke pentas nasional. “Bukan hanya Joko Widodo, Anies Baridwan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Pranowo.”

64 Pemda Pengelola APBD Terbaik Versi indeks Kelola Katadata

JakartaDengan menggunakan metode pengukuran indeks Kelola, Katadata Insight Center (KIC) berhasil menjaring 64 kabupaten dan kota di Indonesia yang berprestasi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ke-64 daerah tersebut berhak mendapat penghargaan indek Ke101a 2019 dari KIC yang malam penganugerahannya dilaksanakan di Jakarta Theatre XXI Jakarta Pusat, Kamis malam (28/11). “Daerah-daerah tersebut memang melakukan banyak inovasi dan layak mendapatkan apresiasi,” kata Heri Susanto. Chief Content Officer Katadata.

Pemberian penghargaan Indeks Kelola ini merupakan kali kedua setelah pada 2018 KIC memberi apresiasi yang sama kepada 66 kabupaten dan kota. Tahun lalu daerah-daerah tersebut juga berhasil dan efektif dalam mengelola anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta berdampak signifikan untuk perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kesejahteraan.

Indeks kelola merupakan sebuah metode untuk mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD untuk pembangunan daerah. Metode pengkuran Indeks Kelola ini melupakan hasil kerja sama KIC dengan panel ahli ekonomi independen. Tim ahli terdiri atas Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasonal Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K) Dr. Elan Satriawan, M.Ec yang juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM dan sejumlah dosen di FEB UGM lainnya, yakni Dr. Rimawan Pradiptyo, M. Sc, dan Dr. Gumilang Aryo Sahadewo, M.A.

Indeks kelola terbagi menjadi empat kategori, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi. Selain itu ada dua sub-kategori di bidang pendidikan dan kesehatan. kesehatan. Penilaian efektivitas pengelolaan anggaran daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu administratif, kuantitatif, dan kualitatif. Komponen administratifmeliputi opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK, sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan.

Penilaian aspek kuantitatif dibagi menjadi dua komponen yaitu komponen ketepatan dan pencapaian pertumbuhan sektoral. Analisis data dimulai dengan pengelompokkan 508 kabupaten dan kota di Indonesia ke dalam empat kelompok menurut besarnya APBD per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia(1PM), hingga akhimya didapat 64 Pemda dengan indeks kelola tertinggi.

Dari 64 pemda tersebut sebanyak sembilan daerah mampu meraih dua penghargaan, yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Sumbawa Barat Daya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Sumbawa, Kota Sibolga, dan Kabupaten Asmat.

Heri mengatakan, ke depan melalui Indeks Kelola ini diharapkan akan lahir pemimpinpemimpin daerah yang berprestasi dari seluruh pelosok Nusantara dan maju bersaing ke pentas nasional. “Bukan hanya Joko Widodo, Anies Baridwan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Pranowo.”

Menurut Dr. Rimawan Pradiptyo, M.Sc, keberhasilan pembangunan di suatu negara tidak ditentukan oleh jumlah kekayaan alam yang dimiliki. Banyak negara berhasil menjadi negara maju dan sejahtera meskipun sumber daya alamnya sangat terbatas. Pembangunan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan aspek kelembagaan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan di berbagai negara. Kemampuan negara berfokus kepada pembangunan kedua aspek tersebut membutuhkan kemampuan dalam melihat tantangan masa depan (non myopic) dan adanya sense of crisis mengingat sumber daya selalu langka.

Evidence-based policy (EBP) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah di banyak negara

maju untuk menjaga ketepatan alokasi anggaran pemerintah dalam proses pembangunan.

Senyampang dengan hal tersebut, Indeks Kelola dibangun untuk mendorong pemerintah daerah agar strategis dalam pengalokasian anggarannya. Indeks Kelola mungkin bukanlah indikator yang sempurna, tapi pendekatan continuous improvement (perbaikan kualitas secara terus menerus) bertujuan untuk menyempumakan indeks ini dari waktu ke waktu.

“Diharapkan keberadaan Indeks Kelola ini akan mendorong pemerintah daerah untuk selalu berupaya mengoptimalkan alokasi anggarannya dan fokus pada pencapaian hasil pembangunan,” ujar Himawan.

Tentan’ Katadata Insi’ht Centre KIC

Katadata Insight Center (KIC) adalah unit bisnis dari Katadata, dengan spesialisasi riset dan data analisis. Didukung oleh tim yang berpengalaman dalam pembuatan dan penulisan produk-produk riset berkualitas dalam beragam bentuk, KIC menyajikan ulasan mendalam untuk membantu Anda dalam membuat keputusan bisnis.

Contact person Irma Asghariani 021-57940835.

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here