Tidak Terima Sikap Pemprov Kaltara Dalam Menangani Kasus Lahan KBM Tanjung Selor, Berikut Penjelasan Wihelmus..

0
25
Spread the love
[Foto Bersama Warga, Tampak
Pertama dari Kanan Wilhelmus Lele, Ist]
TEMPO| Jakarta(Kaltara)- Warga Transmigrasi (Transbangdep) Kalimantan utara(Kaltara) tidak terima atas sikap Pemerintahan Provinsi/ Pemprov Kaltara dalam menangani persoalan lahan pembagunan Kota Baru Mandiri(KBM) di Tanjung Selor.
.
Pernyataan dikatakan oleh kordinatoor perwakilan warga Transbangdep, Wilhelmus Lele, yang hingga kini kabarnya masalah lahan ini masih berlanjut, sebab persoalan lahan KBM yang belum menemukan titik terangnya.
“Pertama, meminta(Pemprov Kaltara) supaya hak-hak warga atas tanah Transbangandep agar segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar seperti yang termuat dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah dan pembangunan, dalam kepentingan umum agar dijalankan sesuai prosedur aturan yang berlaku,” pungkasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis(01/10/2020)
Kedua dalam hal ini, Pemprov Kaltara dianggap banyak melakukan penyimpangan dalam menyelesaikan kasus lahan KBM yang dinilai juga melanggar total semua tahap-tahapan yang termuat didalam UU No. 2 tahun 2012.
“Yang mana dalam hal ini, muara nya itu sebaiknya diselenggarakan dalam musyawarah mufakat,” pungkasnya lagi mengatakan.
Dia juga mengklaim, beberapa kali musyawarah yang dilakukan namun tidak berjalan dengan baik karena berakhir rusuh dan terjadi kericuhan.
“Bahkan tidak ada kesimpulan, dan Pemprov Kaltara juga dinilai memaksakan kehendak untuk mengikuti prinsip mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang ditetapkan,” ungkapnya mengatakan.
Lalu yang ketiga, sambungnya lagi menegaskan, bahwa pihak Pemprov Kaltara juga tidak mengindahkan/mengakui, seperti rekomendasi pernyataan dari pihak lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara, yakni Komnas HAM yang menyatakan lahan Tranabangdep Kaltara dalam perlindungan oleh Komnas HAM.
Wilhemus Lele pun mengatakan, agar semua pihak lebih menanamkan lagi serta menjungjung tinggi nilai-nilai pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
“Khususnya bagi pihak Pemprov Kaltara agar bisa lebih mengemban dan mengamalkan lagi nilai-nilai Pancasila, sebab didalam butir pasal ke 4 dan ke-5 Pancasila berbunyi juga tentang, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya menegaskan.
Adapun persoalan bahkan penyebabnya sebagian lahan kota baru itu disebut masih bermasalah. Sebab menurut Wilhelmus Lele, perwakilan warga yang menentang lahan di KBM tersebut mengatakan bahwa lahan tersebut tak sepenuhnya telah dibebaskan atau dibeli oleh Pemprov Kaltara.
“Coba tunjukkan buktinya! Apalagi terutama di lahan yang seluas 187 hektare tersebut, karena lahan milik warga hasil transmigrasi atau transmigran. Warga dinilai pemerintah tak memiliki hak atas tanah, terlebih setelah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan,” ungkapnya.
Untuk diketahui bersama, bahkan hingga saat ini pun, Perjuangan panjang warga Transmigrasi (Transbangdep) Desa Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, terus dilakukan hingga ke berbagai lembaga tinggi negara untuk mendapatkan keadilan.(Br)
.
Editor Redaksi: Bgb Prab