JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rachmat Gobel membantah ada mafia pangan di balik kelangkaan minyak goreng.
Keterangan itu disampaikan oleh Rachmat Gobel dalam wawancaranya bersama Jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi, Selasa (22/3/2022).
“Yang ada saat ini adalah pengusaha ingin mengambil manfaat dari celah adanya peluang peluang untuk memungkinkan mereka dapat keuntungan. Jadi harus di pisahkan kalau pemerintah mengatakan mafia pangan saya juga belum tau apa yang di maksud,” kata Rachmat Gobel.
“Penimbunan juga ada yang termasuk penyimpanan kalau pabrik itu memerlukan sebagai bahan baku, itu artinya penyimpanan bukan penyimpangan,” lanjutnya.
Menurut Rachmat Gobel, persoalan utama dari kelangkaan minyak goreng ada di peraturan pemerintah.
Atas dasar itu, dia pun meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dengan cara membangun iklim berdagang dan berinvestasi yang lebih baik.
“Ini yang pemerintah harus evaluasi. Jangan akhirnya menimbulkan masalah-masalah lain. Menurut saya, persoalan utama ada di peraturan pemerintah sendiri. Juga usaha kecil,” ujar mantan Menteri Perdagangan itu.
Termasuk, kata Rachmat, mengevaluasi kembali Peraturan Menteri Perdagangan yang mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng.
“Pemerintah harus evaluasi kembali. Minyak curah itu pedagang harus diperhatikan, mereka sudah punya alat untuk packing minyak kemasan. Kita lihat curah ada di pasaran atau tidak,” katanya.
sumber: kompas.tv