Pimpinan Wilayah Pemuda Muslim Aceh Gelar Dialog terkait JKA dengan Deputi Direksi BPJS Wilayah Aceh Dan Sumut

PEMUDAMUSLIM.ORG, ACEH –  Diskusi yang bertajuk “Cek Fakta Keberlanjutan Program  JKA di Naggroe Kupi Batoeh”, diiselemggarakan oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Aceh bersama Koalisi Peduli Aceh dan Pengurus Besar Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh (PB IKAKESMA) berkerja sama dengan BPJS pada Kamis 24 Maret 2022.

Yulizar Kasma ketua PW Pemuda Muslim Aceh mengatakan bahwa JKA ini adalah hak masyarakat, sebagai konpensasi dari lamanya konflik, pembiyaan Pemerintah Aceh melakui Askes dan sekarang ke BPJS.

Pada prinsipnya PW Pemuda Muslim Aceh sangat mendukung JKA terus berlanjut, untuk itu kita harus benar mengawal persoalan ini secara berkelanjutan, sehingga dimana ada kekurangan bisa diperbaiki.

Sebagai pembicara pertama dari  BPJS adalah dr. Mariyamah, M.Kes  selaku  Deputi Direksi  BPJS Wilayah Aceh – Sumut,  didampingi Neni Fajar kepala BPJS cabang Banda aceh. Dan pembicara kedua Dr. Nasrulzaman, ST,. M.Kes pengamat kebijakan Publik.

dr. Mariamah mengatakan bahwa BPJS mendapatkan data penerima PBI APBD atau JKA dari pemerintah itu Aceh, dengen system Nomor Induk Kependudukan (NIK), jadi tidak mungkin ada yang ganda.

Isu yang mengatakan bahwa BPJS ada mafia da nada kesepakatan dibalik layar terkait penerima JKA ini adalah fitnah dan tidak benar

“ kita datanya lengkap kok, dan berkerja berdasarkan data yang diberikan pemerintah Aceh, jadi tidak ada yang bermain dibelakang layar dalam persoalan ini. BPJS ini bukan BUMN yang dituntut untuk untung, toh dari 2014 sampai 2021 BPJS harus nombok karna pembiyaan untuk pelayanan keseluruh aceh lebih besar dari yang dibayar pemerintah Aceh, kecuali 2020” ungkap Mariamah

Dr. Nasrul Zaman menyampaikan bahwa diawal terbentuknya JKA dengan skema pembiyaan melalui askes mulai dari Rp 241.9 M pada 2010, Rp 400 M pada 2011 dan 412 M pada 2012 kita kelebihan anggaran belasan milyar. Namun setelah setelah terbentuknya BPJS semua pembiayaan asuransi pemerintah harus tunduk pada regulasi, termasuk Askes sebagai pelaksana pembiyaan JKA dulu.

“ kita berprinsip bahwa JKA ini hak masyarakat, yang tidak dibiaya APBN melalui PBI KIS bisa dibiayai oleh APBA, tapi tentu kita harus rasional, bahwa angka sampai triliunan ini sangat besar, apa lagi kedepan otsus kita hanya 1 persen hingga 2027, berapa sisa untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya?”

Yulizar dalam yang bertindak sebagai moderator  juga  meminta penjelasan dari BPJS, kenapa pembiyaan JKA dari awal hanya 300san Milayar pertahun saat berkerja sama Askes naik drastis menjadi 300san Milyar per 3 bulan. Apa lagi, berdasarkan data hampirr tiap tahun BPJS defisit anggaran untuk membayar pelayanan di Aceh

“ ini ada yang aneh, dulu sekitaran 300 – 400 Milyar/tahun ada sisa anggaran, sekarang saat pembayaran oleh pemerintah Aceh mulai Rp 337.577.619.400 tahun 2014 hingga Rp. 1.008.223.603.200 di 2021, malah BPJS harus nombok membayar ke Fasiltas Kesehatan di seluruh Aceh, dimana masalahnya ?”.

dr. Maryamah menjawab apa yang disampaikan  bahkan kenaikan ini terjadi karena penambahan jumlah kepersertaan dari JKA dari tahun ke tahun, begitupun dengan penambahan Fasilitas kesehatan seperti Rumah sakit, Puskesmas dan klinik – klinik swasta

“ kenaikan itu dipengaruhi oleh jumlah kepersertaan yang naik dari tahun ke tahun, dan itu berdasarkan jumlah yang diajukan pemerintah Aceh tiap tahunnya “ ungkap  dr. maryamah

Mariamah juga menambahkan bahwa JKA ini dulunya model yang menginspirasi banyak daerah lain hingga JKN, terkait standar pembiyaan BPJS hanya bertugas sebagai eksekutor pembayaran, sedangkan yang mengatur standar pembayaran ke Fasiltas kesehatan adalah kemenkes dengan permenkesnya.

Disisi lain membengkaknya pembiayaan pengobatan ini juga karna orientasi pelayanan kesehatan lebih banyak ke  kuratif, sehingga upaya promotif dan preventif malah berkurang

“ BPJS dasarnya juga memiliki program preventif dan promotif ini “ tutupnya.